PARTAI NASDEM MENENTANG POLITIK TRANSAKSIONAL

PARTAI NASDEM MENENTANG POLITIK TRANSAKSIONAL

Review Terbari - Mengutif apa yang pernah dikatakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang dengan tegas mengatakan bahwa Partai NasDem sudah bosan dan menentang praktik-praktik transaksional yang selama ini terjadi di negeri ini. “Saat ini, mau ikut  Pilkada kita sudah dihadapkan pada satu pertanyaan berapa uang yang dimiliki untuk mempengaruhi suara rakyat. Begitu juga mau ikut pemilihan anggota legislatif  kita dihadapkan pada satu realita, berapa besar uang yang dimiliki untuk memenangkan pertarungan. Banyak orang mengatakan bahwa, masyarakat itu tergantung pada pimpinannya. Jika pimpinannya hebat, maka masyarakat akan dinamis dan berkembang dengan hebatnya. Sebaliknya, jika masyarakat itu dipimpin oleh orang yang biasa-biasa saja, maka masyarakatnya juga tidak akan bisa maju dan berkembang. Maju dan berkembangnya sebuah Wilayah ditentukan oleh SDM dan SDA yang ada pada wilayah itu sendiri. Untuk mengenalkan diri, calon pemimpin mereklamekan diri, lewat berbagai cara, baik melalui media elektronik maupun media lainnya.(31/03)

Kita lihat di berbagai sudut kota, bahkan juga di desa, setiap menjelang pemilihan pimpinan daerah, terpampang foto-foto berukuran besar, sebagai cara mempromosikan diri. Menawarkan diri sebagai calon pemimpin tak ubahnya mempromosikan barang-barang kebutuhan sehari-hari agar laku dijual. Upaya untuk menjual diri, menawarkan diri dengan melakukan upaya-upaya pendekatan kepada masyarakat dengan cara memberi sebuah iming-iming atau imbalan, itulah yang dinamakan politik transaksional. Kepercayaan masyarakat saat ini hanya bisa dibeli dengan segelintir uang kertas. Ironisnya jual beli itu dimaknai dengan kedermawanan seorang Calon Pemimpin.(31/03)

 Pemilihan pimpinan di zaman demokratis seperti itu menjadikan orang yang tidak punya uang, sekalipun lebih mampu, tidak akan terpilih sebagai pemimpin. Begitu sebaliknya, seorang yang tidak memiliki kapabilitas apa-apa bisa terpilih, karena sejumlah uang yang dimilikinya. Sebagai akibat cara pemilihan pemimpin seperti itu, maka masyarakat yang dipimpinnya tidak maju. Bahkan pemimpin yang terpilih pun, karena harus mencari uang untuk mengembalikan biaya pemilihan, terpaksa korupsi. Dengan kenyataan seperti itu, masyarakat yang dipimpinnya tidak maju, sedangkan pemimpinnya masuk penjara. Maka, sempurnalah kebobrokan masyarakat yang bersangkutan.(31/03)

Hal inilah yang saat ini menjadi rutinitas politik, apalgi disaat akan pemilihan calon pemimpin baik untuk Pilkada ataupun untuk Pemilihan Calon Legislatif. Masyarakat dinina bobokan oleh uang dengan jaminan 5 tahun kedepan makanya suatu kewajaran seandainya banyak mereka dari para anggota legislatif, cuek terhadap apa yang diharapkan masyarakatnya, apalagi saat masyarakat menyampaikan aspirasi atau meminta bantuan, hal ini dikarenakan saat pemilu masyaraakat suaranya telah dibeli, untuk itu partai NASDEM tegas menolak Politik Transaksional ini.(31/03)